Meutuaranews.co – Pemerintah serius menanggani tindak pindah penjualan orang (TPPO). Keseriusan itu dibuktikan dengan diserahkan deretan nama para pelaku ke Bareskrim Polri.
Diduga, banyak keterlibatan para pejabat yang bembekingi aktifitas penjualan orang seperti yang terjadi di wilayah Batam, Kepulauan Riau.
Dikutip dari antaranews.com, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sudah menyerahkan nama-nama terduga pelaku TPPO ke Bareskrim Polri.
“Nama-nama dan target-nya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi, ditangkap pelakunya,” kata Mahfud di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis.
Mahfud mengaku telah merancang terapi kejut atau “shock therapy” terhadap sindikat TPPO dengan menangkap terduga pelaku maupun penyalur di daerah yang tidak ia sebutkan namanya.
“Mungkin hari ini atau besok, atau minggu depan itu sudah kami lakukan,” tambahnya dia.
Setelah polisi menuntaskan penangkapan, lanjut Mahfud, pihaknya akan terjun ke daerah-daerah dengan menyasar sejumlah instansi yang diduga memiliki andil terkait tindak pidana itu.
“Ditangkap pelakunya dulu baru sesudah itu kami akan ke daerah-daerah. Di pemerintahan, Kemendagri, Kemenkumham, itu yang urusan paspor. Kemudian macam-macam izin di kepolisian, kepariwisataan, dan sebagainya itu semua punya andil,” kata dia.
Mahfud menuturkan TPPO adalah tindak pidana yang sangat keji karena memperjualbelikan orang laik-nya budak.
Menurut dia, sindikat TPPO umumnya menjanjikan kepada korban untuk bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar.
“Begitu (korban) mau tanda tangan berbagai surat dia enggak baca lalu diberi paspor kirim ke luar negeri lalu jadi budak tidak digaji, ada yang bekerja di kapal-kapal sampai mati, ada yang dibuang ke laut, ada yang kapalnya dikejar-kejar oleh aparat dan sebagainya,” kata Mahfud.
Karena korbannya cukup banyak, menurut Mahfud, pemerintah menyatakan perang terhadap TPPO.
Sumber berita, antaranews.com dengan judul Mahfud sebut sudah setor nama – nama pelaku TPPO ke Bareskrim Polri
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional