Meutiaranews.co – Puluhan mahasiswa dan pemuda Provinsi Kepulauan Riau melakukan aksi unjuk rasa menolak Konsensi ZEE Indonesia-Vietnam Laut Natuna Utara, Kamis (22/12/2022).
Aksi gabungan yang digelar beberapa organisasi yaitu Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UMRAH, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang – Bintan.
Aksi tersebut berjalan dengan tertib namun, tidak membuahkan hasil apapun dari DPRD Kepri. Pihak DPRD Kepri enggan menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kepri.
Dengan tidak ditemui massa aksi, korlap aksi menyatakan kekecewaannya terhadap DPRD Kepri.
“Kami menyayangkan 45 anggota DPRD yang di dalamnya terdapat 4 pimpinan anggota DPRD Provinsi Kepri bahkan 1 orang pun tidak bisa hadir menjumpai massa aksi” ujar Dendi Ardiansyah selaku Korlap Aksi.
Massa aksi membawa 3 tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Kepri terkait ZEE Indonesia-Vietnam, pengesahan RUU Daerah Kepulauan, dan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing.
Adapun tuntutan yang di bawa mahasiswa hari ini ada 3 poin yaitu :
- Mendesak pemerintah untuk membatalkan konsensi ZEE Indonesia-Vietnam.
- Mendesak pemerintah untuk mengesahkan rancangan RUU daerah kepulauan.
3.Mendesak aparat keamanan laut untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ilegas fishing dari negra asing di wilayah NKRI.
Menurut korlap aksi, Dendi Ardiansyah juga selaku Ketua HMKN bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan konflik yang ada di Laut Natuna Utara. Pasalnya, justru kebijakan yang diambil malah membuat masyarakat menjerit terutama nelayan pesisir.
Selain itu menurut Ketua GPR Kepri, Zulfikar Rahman bahwa dengan Konsensi ZEE Indonesia-Vietnam ini akan mempersempit ruang tangkap nelayan tradisional sehingga berpotensi terhadap laju perekonomian di Natuna.
Terakhir menurut Ketua GMNI Komisariat UMRAH, Matheus bahwa permasalahan zona ekonomi eksklusif ini bukan lagi menjadi permasalahan baru.
Hal ini sudah terlalu banyak kejadian diamana nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan di perairan negara kita, dalam hal ini konsesi ini tidak bisa dibenarkan.
“Karena negara lain akan memandang sebelah mata negara kita, segala kekayaan alam di dalam negara itu di gunakan untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai pemerintah salah ambil keputusan,” tuturnya.
“Dan sangat disayangkan anggota DPRD Kepri tidak ada yang punya nyali untuk bertemu mahasiswa, ini kebiasaan buruk yang harus dirubah dan dipelajari oleh para orangtua yang duduk dikursi megah di dalam Gedung DPRD Kepri ini,” ujarnya. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional