Meutiaranews.co – Polemik tentang pengembangan Pulau Rempang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat Andi Anhar Chalid buka suara.
Untuk diketahui, Andi Anhar Chalid merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kepri (sebelum Kepri pisah dari Riau) priode 2002 sampai 2004.
Andi Anhar mengatakan, Melayu ini tidak pernah merebut sesuatu yang bukan menjadi haknya.
“Akan tetapi, jangan ambil hak mereka (Melayu-red),” ujar Andi Anhar Chalid di bilangan Batam Centre, Sabtu, (23/09/2023).
Solusi untuk menyikapi hal ini, menurutnya, terlebih dahulu ada pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Pertemuan ini, katanya, bukan untuk memaksakan kehendak salah satu pihak.
“Ibarat main catur. Buka cari menang kalah. Tetapi harus mencari solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak,” kata suami Donna Anhar ini.
Sejauh ini, katanya, masyarakat Melayu tidak pernah menolak investasi yang akan memberikan banyak dampak positif bagi keturunan mereka.
“Cuma saat ini, mereka sudah bahagia dengan kondisi kehidupan yang mereka jalani. Dan mereka merasa terganggu,” sebutnya
Lebih jauh dikatakannya, pemerintah memberikan ruang terlebih dahulu untuk kepada masyarakat Melayu yang menjadi batas lahannya
Disebutkannya, situasi yang saat ini dialami masyarakat Rempang apa yang dijanjikan pemerintah belum menjadi sebuah solusi bagi kebaikan bersama.
Apa yang ditawarkan pemerintah, seperti rumah dan lahan itu, katanya, bukan menjadi solusi. Solusi yang terbaik semua pihak, biarkan masyarakat mematok lahannya dan setelahnya perusahaan melalui pemerintah mematok lahannya.
Sehingga, invetasi yang masuk dan adanya pemukiman akan hidup bergandengan. Dengan demikian tidak ada persoalan baik saat ini maupun kehidupan kedepannya.
“Berikan (Melayu) mereka untuk berembuk. Berikan waktu untuk mematok lahan mereka. Setelah mengetahui hak-masing-masing, maka semua akan berjalan baik,” ujar mantan Ketua Kerukunan Keluarga Sumatra Selatan (KKSS) priode 2005-2010.
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional