Meutiaranews.co – DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengesahkan APBD 2023 sebesar Rp 4,111 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan melalui paripurna di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Rabu (23/11/2011).
Hal ini setelah Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kepri menyetujui nota keuangan APBD tahun 2023 yang diusulkan Pemprov Kepri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lis Darmansyah mengingatkan agar Pemprov Kepri serius merealisasikan pendapatan daerah pada APBD 2023 agar sesuai target bahkan lebih tinggi, guna menghindari terjadinya defisit anggaran yang dapat berdampak pada implementasi sejumlah kegiatan yang telah ditetapkan.
Menurutnya APBD Kepri 2023 telah diproyeksikan sebesar Rp4,1 triliun, sementara proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,995 triliun, sehingga terdapat selisih sebesar Rp115 miliar.
“Tapi dapat dimaklumi, karena selisih itu bisa ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tahun 2022 sebesar Rp200 miliar,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.com.
Lis meminta Pemprov Kepri secara konsisten dan berkomitmen melaksanakan pembangunan sesuai target RPJMD dan RKPD 2023, sehingga dari tahun ke tahun memiliki capaian dan dampak yang jelas bagi masyarakat.
“APBD harus digunakan secara profesional, bertanggungjawab, dan akuntabel,” katanya.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Asmin Patros mengapresiasi Pemprov Kepri, karena APBD 2023 naik sebesar 14,80 persen menjadi Rp4,1 triliun dibanding APBD 2022 sebesar Rp3,9 triliun.
Ia berharap proyeksi pendapatan pada APBD tersebut dapat terealisasi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menekankan supaya pembangunan strategis kepala daerah tahun anggaran 2023 dapat mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti infrastruktur, pengangguran, kemiskinan hingga kawasan kumuh,” ujarnya.
Sementara, Anggota Fraksi PKS Yusuf meminta Pemprov Kepri memberikan perhatian penuh terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) siap pakai sehingga bisa bersiang dalam dunia kerja. Salah satunya menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang mumpuni di sekolah-sekolah kejuruan atau SMK.
Di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta Pemprov Kepri ikut memikirkan dan memberi solusi terkait penyediaan air bersih khususnya di Batam, di mana warga banyak mengeluh kurangnya ketersediaan air bersih.
“Kita juga ingin pemda benahi pemukiman warga, karena masih banyak warga tinggal di gubuk yang memprihatinkan, sehingga butuh tempat hunian yang layak,” ucap Yusuf.
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional