Dari Fraksi NasDem melalui juru bicara Sahmin Sinaga mendorong Pemprov Kepri menggali potensi pendapatan daerah di tahun 2023, misalnya dari sektor pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak BBM kendaraan bermotor sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
Ia mengapresiasi belanja modal di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sudah cukup besar. Namun demikian, tentu diharapkan memenuhi dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat.
“Kami juga mengingatkan penyediaan kebutuhan bahan pokok melalui biaya tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Nyanyang Haris Pratamura meminta Pemprov Kepri menganggarkan anggaran penanganan masalah limbah di laut. Pasalnya dari pantauan satelit, setiap tahunnya cairan limbah yang dibuang dari kapal atau tempat lain masuk ke perairan setempat, terutama di Pulau Bintan dan Batam.
Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura-PAN (HaraPAN) Yudi Karnain yang meminta Pemprov Kepri menganggarkan anggaran penanganan limbah dan hutan lindung pada APBD 2023.
“Persoalan limbah ini sudah sering kali disampaikan, tapi dinas terkait belum dapat anggaran dari TAPD untuk menanggulanginya,” ujar dia.
Selanjutnya Juru Bicara Fraksi demokrat Surya Sardi menyampaikan harapan warga terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat dipergunakan sebaik mungkin, harus akuntabel, dan proporsional di mana pemerataan pembangunan harus di kedepankan, jangan sampai berdampak pada kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong Pemda Kepri berupaya maksimal memperjuangkan potensi labuh jangkar sebagai pendapatan daerah supaya tidak bergantung dengan dana transfer pusat yang fluktuatif setiap tahunnya.
Terakhir, Juru Bicara Fraksi PPP-PKB Irwansyah memberi catatan bahwa pos pendapatan daerah pada APBD Kepri 2023, masih didominasi sektor darat, yaitu pajak kendaraan motor. Padahal Kepri memiliki luas lautan 96 persen dan punya kekayaan laut yang melimpah, namun belum dioptimalkan secara maksimal.
Komposisi APBD Kepri terdiri dari pajak kendaraan Rp1 triliun lebih, retribusi di bawah Rp50 miliar. Selebihnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Namun demikian, ia tetap mengapresiasi APBD Kepri 2023 menyentuh angka Rp4,1 triliun dari tahun-tahun sebelumnya di angka Rp3 triliun lebih. Ia berharap capaian ini dapat lebih ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, jangan justru turun lagi di kisaran Rp3 triliun.
“Ini menggembirakan dan patut diapresiasi. Dengan ini, kami menerima nota keuangan APBD Kepri 2023,” ucap Irwansyah. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional