Meutiaranews.co – Badan Pendapatan (Bapenda) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas penerapan sistem pelayanan program bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui transaksi non tunai menggunakan Fuel Card di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Kepala Dinas Bapenda, Diky Wijaya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kebijakan baru dalam pembelian BBM non subsidi dari tunai ke non tunai.
Ia juga menjelaskan bahwa Kepri telah ditunjuk oleh pusat sebagai salah satu wilayah yang harus menerapkan digitalisasi, sejalan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Kepri mulai hari ini dan seterusnya akan menerapkan digitalisasi. Seperti negara tetanggan seperti Malaysia dan Singapura,” kata Diky, Selasa (4/6/2024).
Meskipun masih dalam tahap sosialisasi, Diky optimis bahwa dengan dukungan dari Pertamina, perbankan, dan jasa raharja, program ini dapat terwujud pada tahun 2025.
Ia juga menegaskan bahwa pemberian Fuel Card kepada wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak daerah.
Ia menambahkan bahwa program ini hanya berlaku di Provinsi Kepri dan berharap agar informasi terkait dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.
“Diharapkan program digitalisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh masyarakat Kepri,” tutupnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Kepulauan Riau, Pertamina Patra Niaga, Bagus Handoko mengatakan bahwa Pertamina mendukung penuh penerapan Fuel Card ini.
Ia menekankan bahwa hadirnya Fuel Card diharapkan dapat menjadi pelengkap untuk program subsidi agar subsidi tersebut dapat tepat sasaran.
“Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan bahwa pembelian BBM non tunai dapat lebih efisien dan efektif, serta membantu dalam pengelolaan pajak daerah,” kata Bagus.
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional