MeutiaraNews.co – Pendaftaran calon kepala daerah di Kantor KPU menandai dimulainya pesta demokrasi. Dukungan dari berbagai komponen masyarakat terus berdatangan kepada para calon yang diamanahkan.
Kondisi yang tetap kondusif di Kepulauan Riau, di tengah panasnya panggung politik, menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik secara sehat.
“Terkait perilaku masyarakat, kita tidak bisa dengan mudah memvonis suatu tindakan sebagai masalah besar. Perilaku adalah bagian dari kehidupan dan sering kali sulit dinilai secara mendasar,” kata Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah, baru-baru ini.
“Namun, selama pemilu ini, saya melihat masyarakat semakin dewasa dalam menghadapi hari pemilihan suara,” tambah Kapolda bergelar Datuk Seri Indera Pahlawan, Perdana Satya Buana.
Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa Polri, khususnya Polda Kepri dan jajaran, akan terus memantau aktivitas masyarakat di berbagai platform media sosial. Selain tindakan tegas terhadap penyebar kebencian dan hoax, pihaknya juga akan memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang baik dan benar.
“Kami terus memantau perkembangan di media sosial yang berpotensi menimbulkan kebencian. Tim kami yang berpatroli di dunia maya siap memberikan saran tentang cara berkomunikasi yang aman. Selama tidak ada potensi menimbulkan keributan di masyarakat, saya rasa tidak ada masalah. Namun, kita harus tetap waspada terhadap berita hoaks dan kampanye hitam, karena itu bukan ciri khas bangsa Indonesia,” tutur Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah.
Pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 di Provinsi Kepulauan Riau akan melibatkan 3.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 11.853 personel gabungan akan dilibatkan untuk mengamankan seluruh rangkaian Pilkada.
Kapolda menjelaskan bahwa lebih dari 6.000 personel, dengan lebih dari 3.000 di antaranya siap mengamankan TPS. Pengamanan ini juga didukung oleh 678 personel TNI dan berbagai stakeholder lainnya, termasuk pemadam kebakaran dan pihak keamanan lainnya yang mungkin diperlukan dalam situasi darurat.
Seluruh personel ini akan disebar di 3.325 TPS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap TPS akan dijaga oleh 3 hingga 4 personel pengamanan, mengingat wilayah Provinsi Kepulauan Riau lebih didominasi oleh laut dibanding daratan.
“Tentu transportasi laut akan banyak digunakan. Jika terjadi situasi darurat di laut, kita akan memanfaatkan sarana yang ada, termasuk milik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, serta bantuan dari TNI Angkatan Laut,” jelas Kapolda.
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional