Meutiaranews.co – Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah memimpin kegiatan sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2024, serta penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas di Rupatama Polda Kepri, Rabu (17/1/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan serta dedikasi yang tinggi dari seluruh Satuan Kerja (Satker) di Polda Kepri, khususnya pengemban fungsi perencanaan dalam mengelola anggaran tahun anggaran 2023 dan perencanaan anggaran tahun anggaran 2024 pada masing-masing Satuan Kerja, termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
“Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun. Ini adalah bentuk komitmen Polda Kepri untuk melaksanakan kinerja dan anggaran sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku,” ungkap Yan.
Ia menjelaskan bahwa dengan diterimanya DIPA dan penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas, Satker di Polda Kepri dapat mengelola anggaran secara efektif, ekonomis, efisien, dan akuntabel.
“Penyusunan administrasi dokumen perencanaan, koordinasi dengan instansi terkait, dan prioritas penggunaan anggaran untuk kegiatan inti, khususnya harkamtibmas, sangat penting. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari tahap perencanaan hingga penyelesaian triwulan I sampai IV menjadi fokus, sambil terus mengoptimalkan fungsi pengawasan Satker dengan amanah, jujur, dan adil,” tambahnya.
Kombes Pol Budi Suryanto, Karorena Polda Kepri, menekankan bahwa pengelolaan anggaran merupakan aspek kritis dalam pemerintahan yang memerlukan pedoman prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prinsip ekonomis menuntut penggunaan sumber daya secara bijak, sementara efisien dan efektif mengacu pada optimalisasi hasil dengan cara yang paling efektif. Ketercapaian akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggung jawaban dalam setiap tahap pengelolaan anggaran Polda Kepri,” kata Budi.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui capacity building, sebagai kunci untuk memastikan para pengelola anggaran memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
Budi menambahkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi bagian integral dari upaya ini, dan perlu ditingkatkan untuk memastikan keakuratan rencana penarikan dana dalam realisasi pembayaran.
“Dengan demikian, laporan keuangan dapat direview dengan lebih cermat, meningkatkan transparansi dan akurasi informasi keuangan pemerintah,” ungkapnya.
Budi berharap bahwa fokus pada efisiensi dan pemilihan prioritas akan menjadikan Polda Kepri lebih efektif dalam situasi anggaran yang terbatas. Upaya ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga membuat institusi ini lebih berkelanjutan.
“Diharapkan Polda Kepri dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menciptakan keamanan, dan menjaga ketertiban dengan cara yang efektif dan responsif,” pungkasnya. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional