Meutiaranews.co – Guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan peran serta kejaksaan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kejagung RI melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum dan Kegiatan Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Selasa (7/5/2024).
Kegiatan yang digelar oleh Tim Penerangan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dipimpin oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Martha Parulina Berliana dengan tema “Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan”.
Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso menjelaskan, hadir pada kegiatan tersebut Kajari Batam I Ketut Dedi dan 96 orang peserta yang terdiri dari unsur pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Daerah yang terkait pengurusan tenaga kerja ke luar, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepala Desa/Kelurahan yang penduduknya banyak memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, Agen Penyalur Tenaga Kerja, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu menyoroti tentang penyaluran tenaga kerja.
Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejagung RI, Martha Parulina Berliana dan narasumber eksternal Kepala Balai BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi.
Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejagung RI, Martha Parulina Berliana
menyampaikan beberapa poin penting seperti TPPO merupakan kejahatan antar negara (Transnational Crime) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
Modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti menjadikan Asisten Rumah Tangga (ART), Duta Seni/Budaya/Besasiswa, Perkawinan Pesanan, Penipuan melalui Program Magang Kerja ke Luar Negeri, Pengangkatan Anak, Jerata Utang, Penculikan Anak, Umroh, Tenaga Kerja ke Luar Negeri,” ujarnya.
Beberapa faktor terjadinya perdagangan orang antara lain dikarenakan budaya Patriarkhi (objektivitas seksual perempuan, nilai keperawanan, komoditas), tuntutan aktualisasi perempuan, kemiskinan, pendidikan dan keterampilan rendah, nikah usia muda (dibawah umur), tradisi perbudakan dan eksploitasi perempuan (selir, perempuan sebagai upeti, sahaya), sikap permisif terhadap pelacuran, urban life style (konsumtif, materialistik), pembangunan belum menyentuh daerah terpencil (terisolasi), terbatasnya lapangan pekerjaan.
Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menghitung kerugian materiil yang diderita korban dengan merinci kerugian berdasarkan ketentuan yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan, Penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang di derita korban sebagai akibat perdagangan orang.
Pada kesempatan yang sama Kepala Balai BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi memaparkan, terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepulauan Riau, ada beberapa poin yang dipaparkan terkait isu strategis perlindungan PMI di Kepri : Secara Geografis merupakan wilayah Entry dan Exit Points dari dan menuju
Malaysia dan Singapura melalui jalur laut, PMI Memanfaatkan Kepri sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk bekerja ke Luar Negeri baik secara prosedural maupun nonprosedural.
Adanya kearifan lokal yang bekerja secara turun temurun dengan sistem passing dikarenakan memiliki faktor kedekatan dan serumpun dengan Malaysia, PMI penyumbang devisa negara terbesar ke-2 setelah migas yaitu 159,6 T, BP2MI tidak terlibat dan mempunyai program magang penempatan magang mahasiswa ke luar negeri. Resiko Kerawanan Terkait Isu Perlindungan PMI di Kepri : rawan penempatan ilegal baik melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tiku, menjadi wilayah transit bagi PMI/CPMI yang berasal dari wilayah diluar Kepri (daerah hilir), munculnya sindikasi penempatan ilegal PMI ataupun sindikasi TPPO, praktek percaloan penempatan non prosedural terjadi mulai dari hulu/daerah asa, daerah transit di Kepri, maupun di hilir di negara penempatan.
Strategi Penanganan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural dan TPPO dengan melaksanakan perlindungan kepada PMI dan keluarganya, melaksanakan dan menyelenggarakan penempatan PMI ke negara tujuan penempatan, melakukan penyebarluasan informasi peluang kerja ke luar negeri, melakukan koordinasi dan sinergi kepada seluruh stakeholders terkait perlindungan PMI.
Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, menjelaskan, kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan antusias tinggi dari para audiens dengan melayangkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh para narasumber sehingga mereka dapat lebih memahami isi dari materi tersebut.
Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim Puspenkum Kejaksaan Agung di Provinsi Kepulauan Riau ini terkhususnya Kota Batam, dikarenakan Kota Batam berbatasan dengan Negara tetangga Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja kemudian banyaknya warga negara kita yang bekerja diluar negeri, hingga saat ini proses pengawasan terhadap potensi dan jaringan aktif pelaku perdagangan orang di Kota Batam belum ada operasi agresif secara masif dan terstruktur untuk memerangi perdangangan orang.
“Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 3 butir a, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” kata Denny. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional