Meutiaranews.co – Realisasi pendapatan APBD hingga 15 Juli 2022 sudah mencapai Rp1,5 triliun atau 45,26 persen dari target pendapatan sebesar Rp3,4 triliun.
“Angka tersebut naik 0,24 persen sejak 8 Juli 2022,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai memimpin rapat rutin mingguan bersama Kepala OPD Pemprov Kepri, Senin (18/7/2022) dikutip dari Antaranews.com.
Sedangkan untuk rekapitulasi belanja realisasi keuangan APBD 2022 per 15 Juli 2022 telah mencapai Rp1,4 triliun atau 35, 77 persen dari pagu dana sebesar Rp3,8 triliun.
Angka tersebut juga naik sebesar 1 persen sejak 8 Juli 2022, kemudian realisasi fisik mencapai 40,93 persen.
Ia menyebut berdasarkan laporan Biro Ekonomi Pembangunan, dari 43 OPD Pemprov Kepri terdapat 14 OPD dengan realisasi keuangan dan fisiknya mencapai target pada bulan Juni 2022, sementara 15 OPD yang realisasi fisiknya mencapai target dan keuangannya belum mencapai target, serta 14 OPD belum mencapai target fisik dan keuangannya pada bulan Juni.
“Intinya setiap usai rapat evaluasi mingguan seperti ini, kepala OPD tindaklanjuti ke masing-masing jajarannya supaya ada pergerakan. Rapat evaluasi mingguan ini kita jadikan kewajiban,” ucap Ansar.
Mengenai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan adanya beberapa OPD yang melakukan addendum, maka diharapkan tidak menjadi halangan untuk penginputan data sebab tanggal 21 Juli 2022 merupakan tenggat akhir.
“Bagi OPD dengan DAK yang ada addendum, tolong segera diinput kembali, karena mencari DAK dari APBN itu sulit,” ujar Ansar.
Ia juga menyampaikan sebanyak tujuh kegiatan strategis yang bersumber dari dana pinjaman daerah pada PT. SMI, dari pagu Rp179 miliar telah terealisasi sebesar Rp20,8 miliar atau 11,57 persen dengan realisasi fisik sebesar 22,34 persen.
Dalam rapat, lanjut Ansar, juga dibahas percepatan progres pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang mana per tanggal 13 Juli 2022 dari data Sistem Pengawasan Sierra BPKP di Kepri telah mencapai 49,77 persen atau telah mencapai komitmen P3DN sebesar 49 persen. Namun, masih terdapat lima kabupaten kota yang capaian P3DN nya belum mencapai komitmen.
Ansar yang sejak awal serius dalam kampanye P3DN dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) pun meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk meminta kembali Kabupaten Kota segera mencapai dan mempertahankan komitmen P3DN.
“Surati kembali kabupaten/kota, jika perlu lakukan pendampingan. Di bulan Agustus sewaktu-waktu Presiden Jokowi akan membuka data ini secara nasional, di sini kita mengejar capaian tertinggi,” katanya menegaskan. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional