Meutiaranews.co – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri belum memiliki saham dalam BUMD PT Jamkrida Kepri.
Ansar menjelaskan, pengoperasian BUMD PT. Jamkrida Kepri masih dalam tahap sosialisasi, belum masuk tahap keikutsertaan saham.
“Jamkrida belum ada kita keikutsertaan saham disitu. Ini baru mau sosialisasi,” katanya, Rabu (22/6/2022).
Ansar menuturkan, PT Jamkrida Kepri sangat berperan penting membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha ke perbankan tanpa persyaratan agunan.
“Saya cek dulu, bagus juga untuk jaminan kredit,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Agusnawarman mengatakan, Pemprov Kepri sudah pernah berencana mengoperasikan PT Jamkrida Kepri, namun terbentur dengan refocusing anggaran saat pandemi Covid-19.
“Untuk tahun ini kami baru programkan untuk kelanjutannya bagaimana kesiapan berbagai hal bagi kedua belah pihak baik pihak Pemprov Kepri maupun pihak Jamkrida itu sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV, Sirajudin Nur meminta Pemprov Kepri segera mengoperasikan PT. Jamkrida Kepri sesuai amanat Perda 1 Tahun 2015.
PT Jamkrida Kepri seyogyanya bertindak sebagai lembaga penjamin UMKM dalam meminjam modal usaha di perbankan.
“Kepri sudah punya Perda PT. Jamkrida, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut nya,” katanya, Selasa (21/6/2022).
Politisi PKB itu menerangkan, bantuan modal usaha dari perbankan sangat dibutuhkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya pasca pandemi Covid-19.
Selama ini kata Sirajudin, UMKM kesulitan mengakses kredit karena perbankan menerapkan sistem kolateral atau agunan.
“Solusi paling tepat, Pemprov Kepri menyiapkan lembaga penjaminan daerah untuk membantu UMKM skala mikro ini untuk bisa mengakses perbankan,” pungkasnya. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional