Meutiaranews.co – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur menyayangkan Pemprov Kepri yang tidak mengoptimalkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
Menurutnya, keputusan Pemprov Kepri hanya mengajukan 718 formasi dari total kebutuhan 3.064 menjadi pertanda minimnya perhatian Gubernur Ansar Ahmad terhadap isu pendidikan.
“Kita prihatin jika masalah kekurangan guru ini tidak di maksimalkan penyelesaiannya,” katanya, Sabtu (1/10/2022).
Politisi PKB itu menerangkan, rendahnya perhatian Gubernur itu juga tampak dari minimnya postur anggaran pendidikan.
Ia mengungkapkan, di APBD Perubahan 2022, Pemprov Kepri melakukan refocusing anggaran Dinas Pendidikan Rp12,6 miliar yang diperuntukkan di luar urusan pendidikan.
“Sejak beberapa tahun, masalah kekurangan sarana prasarana, kekurangan guru, pemerataan kualitas pendidikan, tidak diberi porsi anggaran yang memadai dari APBD,” ungkapnya.
Politisi PKB itu menyampaikan, dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, ia sudah acapkali meminta agar isu kekurangan guru dan pemerataan sarana prasarana menjadi prioritas. Namun, usulan itu tak kunjung diakomodir.
“Kita mengerti keterbatasan OPD ini karena pagu anggarannya disesuaikan dengan kebijakan prioritas kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah menganggap isu pendidikan ini harus segera diselesaikan dan mendesak, saya kira anggaran untuk pembiayaan guru PPPK akan disediakan,” jelasnya.
Sirajudin pun meminta agar Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjadikan isu pendidikan sebagai program prioritas, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata.
“Lihat contoh pembangunan infrastruktur, anggarannya fantastis, sampai ber iniutang ke PT SMI saja bisa. Proyek Gurindam 12 terdahulu sampai Rp400 miliar juga bisa di biayai,” ucapnya.
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu pun berharap agar Pemprov Kepri memaksimalkan kuota PPPK guru tahun 2022 sebagai wujud kepedulian Gubernur Ansar Ahmad terhadap pendidikan.
“Jadi sekali lagi ini soal komitmen dan political action. Kita minta agar formasi guru PPPK ini agar dimaksimalkan usulannya. Masa iya cuma 23 persen yang diusulkan dari kebutuhan,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung menyampaikan bahwa minimnya anggaran menjadi alasan Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan usulan formasi PPPK guru.
“Anggaran juga tidak mesti sekaligus. Kita pun ajukan banyak-banyak pasti di cut juga,” tambahnya. (es)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional