MeutiaraNews.co – Bupati Langkat, Syah Afandin, sempat menemui warga yang datang berunjuk rasa di depan kantornya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Stabat, Langkat, Sumatera Utara pada Senin, 20 April 2026.

‎Sebagian massa yang bergerak dari pukul 12.30 WIB hingga petang hari itu menunggu Afandin untuk memastikan nasib penerimaan bantuan sosial (bansos) pascabanjir akhir November 2025 lalu.

‎Beberapa jenis bantuan yang dipertanyakan oleh warga adalah jaminan hidup (jadup) dan stimulan ekonomi yang pembagiannya dinilai belum merata.

‎Langsung Temui Warga Setelah Pulang dari Jakarta

‎Syah Afandin baru menemui warga sekitar pukul 18.20 WIB di Alun-alun Pendopo Tengku Amir Hamzah.

‎Saat bertemu dengan warga, Afandin mengatakan dirinya baru pulang dari Jakarta usai bertemu dengan Menteri Pertanian.

‎“Mestinya saya pulangnya jam 5 sore, tapi begitu dengar ini, saya geser jam 3 dan Alhamdulillah dapat, ucapnya di hadapan warga sambil menunjukkan tiket miliknya.

‎Janji Bupati Langkat: Bakal Bertemu Menteri Sosial

‎Mengenai tuntutan dari warganya, Afandin menyatakan akan segera menghadap Menteri Sosial.

‎Tak sendiri, ia juga mengungkapkan akan mengajak salah satu perwakilan dari aksi warga untuk mendampinginya ke Jakarta dalam pertemuan tersebut.

‎“Saya akan menghadap Menteri Sosial, saya minta satu koordinator warga mendampingi agar bisa menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.

‎Di waktu yang lain usai bertemu warga, Afandin menyebut bahwa banyak warga yang menjadi korban banjir belum menerima bantuan jaminan hidup (Jadup).

‎“Kalau dari tuntutan, masalah Jadup, di sini masyarakat banyak yang belum menerima bantuan Jadup,” terangnya.

‎Ada Perbaikan Data

‎Pendataan mengenai warga yang berhak menerima bantuan juga akan diperbarui.

‎“Korban banjir di Langkat sekitar 240 ribu jiwa dan yang belum terdata, kita akan perbaiki (datanya) supaya yang belum menerima nanti dimasukkan datanya,” tuturnya lagi.

‎Aksi Unjuk Rasa Sempat Diwarnai Kericuhan

‎Sebelum ditemui oleh Bupati, aksi ribuan massa tersebut sempat mengalami kericuhan.

‎Massa memulai aksi untuk menuntut keadilan ini melakukan longmarch dari Kantor DPRD Langkat menuju Kantor Bupati.

‎Namun, suasana memanas hingga pintu gerbang utama Kantor Bupati Langkat pun roboh.

‎Aksi saling dorong sempat terjadi antara massa aksi dengan Satpol PP dan Polres Langkat sampai akhirnya sebagian masyarakat bisa merangsek masuk ke halaman Kantor Bupati.

‎Sementara itu, tuntutan bantuan yang diteriakkan oleh warga dalam aksi tersebut adalah stimulan ekonomi Rp5 juta per KK, jatah hidup Rp1,3 juta per jiwa, dan ganti rugi perabotan rumah tangga dengan total Rp8 juta.
‎***

#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *