Meutiaranews.co – Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengharap KPK melakukan pendampingan, mengawal tiap proses pembangunan IKN Nusantara memastikan tata kelola berjalan anggaran dengan baik.
Hal itu sampaikan Kepala IKN Nusantara, Bambang Susantono didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Tenaga Ahli Tim Transisi Achmad Jaka Santos Adiwijaya saat audensi di gedung KPK, Selasa, 21 Februari 2022.
Sebelumnya, 2 Februari 2022 KPK telah menerima Menteri PPN/Bappenas yang memaparkan persiapan pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas meminta pendampingan KPK.
Karenanya, sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring mengawal persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.
KPK melakukan pencegahan secara simultan pelaksanaan berdasarkan mandat UU KPK, Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas-PK).
KPK kemudian membentuk satuan tugas yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring, Korsup, dan Stranas PK.
Satgas melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya, antara lain:
Direktorat Monitoring KPK melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunanya untuk mengidentifikasi celah potensi korupsi dengan metode Corruption Risk Assessment (CRA)
Tim Koordinasi Supervisi fokus terkait wilayah di Kalimantan Timur dan potensi korupsi yang muncul dalam proses pembangunan IKN. Stranas PK mendorong upaya pencegahan korupsi melalui dua aksinya yaitu implementasi renaksi kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
Beberapa fokus KPK terkait pembangunan IKN Nusantara antara lain, yaitu terkait:
- Penyiapan lahan: ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN; transaksi pertanahan di sekitar IKN yang meningkat drastis; tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas
- Penyediaan tenaga kerja
- Pengelolaan aset-aset milik negara
- Proses pengadaan barang dan jasa, dan
- Mekanisme pembiayaan
Dari hasil analisis sementara terhadap UU IKN dan draft Perpres tentang Otorita IKN, KPK setidaknya mendalami tiga hal, yaitu: aspek tata negara, mekanisme khusus untuk pengadaan, dan fasilitas khusus pembiayaan.
KPK juga melakukan koordinasi kepada kementerian/lembaga terkait. Untuk mekanisme pengadaan dan pembiayaan KPK melakukan koordinasi dengan LKPP. Sedangkan, terkait pertanahan KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
KPK berharap dengan pendampingan ini dapat mendorong dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola dalam setiap tahapan proses pembangunan IKN Nusantara sehingga dapat mencegah celah dan potensi korupsi. (*)
#Menuju Perusahaan Pers yang Sehat dan Profesional